Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah swasta dan Tunjangan Guru Non PNS (Pegawai Negeri Sipil) mengalami keterlambatan pencairan sudah lebih dari enam bulan. Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi kepala sekolah dan guru terhadap keberlanjutan kegiatan belajar mengajar di madrasah swasta.  Berikut usulan solusi dari SatuMadrasah.

Keterlambatan pencairan disebabkan oleh persoalan prinsip, yaitu terkait dengan perbedaan cara pandang kementerian terkait terhadap proses penyaluran Dana BOS kepada madrasah swasta. Di satu sisi, sesuai namanya, Dana BOS dianggap sebagai bantuan kementerian kepada mitra strategisnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian (bahkan bersifat mandatory). Di sisi lain, Dana BOS kepada madrasah swasta semata-mata dipandang hanya sebagai bantuan sosial.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 yang mengatur kementerian, tugas Kementerian Agama adalah menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas negara. Tugas negara dimaksud bagi Kemenetrian Agama di antaranya adalah dalam bidang pendidikan, yaitu wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11.

Dalam kaitannya dengan guru, negara wajib menjamin bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 Ayat 1.

Madrasah swasta sebagai salah satu komponen pendidikan nasional termasuk dalam pengaturan kedua undang-undang tersebut diatas, yaitu negara wajib memberikan bantuan demi keberlangsungan dan kemajuannya. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut, mekanisme dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Salah satunya adalah pengaturan klasifikasi jenis belanja yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.

Inilah awal dari pangkal persoalan kemelut penyaluran Dana BOS untuk madrasah swasta dan Tunjangan Guru Non PNS. Dari semua klasifikasi jenis belanja yang diatur dalam Permenkeu tersebut, tidak ada satu pun yang bisa mengakomodasikan belanja bantuan Kementerian Agama kepada madrasah swasta, baik untuk keperluan operasional sekolah maupun untuk tunjangan guru, bukan masuk dalam kategori belanja bantuan sosial.

Mata anggaran berkode 51 (Belanja Pegawai) tidak bisa digunakan untuk pemberian tunjangan guru non pegawai negeri sipil (PNS). Karena, anggaran ini hanya diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan.

Memasukkan pemberian Dana BOS kepada madrasah swasta ke dalam klasifikasi jenis belanja berkode 52 (Belanja Barang) menimbulkan kerumitan luar biasa dalam implementasinya. Seluruh bantuan yang diberikan kepada mitra strategis harus dikelola langsung oleh satuan kerja (satker) Kementerian Agama. Karena, belanja berkode 52 ini adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa oleh satker. Sedangkan, madrasah swasta bukanlah satker. Bisa dibayangkan, sumberdaya satker Kementerian Agama banyak terkuras untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa mitra strategis. Contoh yang paling ekstrem adalah untuk kebutuhan ATK sehari-hari, sebuah madrasah harus mengajukan pengadaannya kepada satker Kementerian Agama.

Apabila Dana BOS dimasukkan ke dalam mata anggaran berkode 57 atau Bantuan Sosial juga tidak bisa. Pemberian bantuan oleh kementerian kepada mitra strategis dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian tidak bisa diklasifikasikan sebagai bantuan sosial. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011, yang dimaksud dengan belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sedangkan yang dimaksud dengan resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar

Di samping itu, bantuan sosial tidak bisa diberikan kepada pihak yang sama secara berulang-ulang setiap tahun.

Pemaksaaan pelaksanaan penyaluran BOS untuk madrasah swasta dan Tunjangan Guru jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 menimbulkan konsekuensi hukum, baik bagi pemberi bantuan maupun penerima bantuan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, SatuMadrasah.com mengajukan solusi pemecahan masalah secara menyuluh tentang mekanisme penyaluran bantuan kementerian kepada mitra strategis dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi, bukan dalam kerangka bantuan sosial, yaitu sebagai berikut:

  1. Mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar mendefinisikan ulang klasifikasi jenis belanja.
  2. Mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar membuat kode jenis belanja baru atau akun belanja baru, yang memungkinkan pemberian bantuan kementerian kepada mitra strategis dapat dilaksanakan secara taat hukum, transparan dan akuntabel.
  3. Mengusulkan kepada Kementerian Agama agar memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka peningkatan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan transparansi pelaksanaan bantuan kementerian.
  4. Meningkatkan peran masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan penyaluran bantuan kementerian dalam rangka peningkatan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan transparansi pelaksanaan bantuan kementerian. 

Jakarta, 18 Juni 2015

 

Syamsuddin
Pemimpin Umum


Fitur News