Madrasah Swasta Tulang Punggung Pendidikan Agama

Parent Category: ROOT

Pendidikan Islam, termasuk jenjang pendidikan dasar yang merupakan program wajib belajar, sangat mengandalkan peran masyarakat. Lebih dari 91 persen madrasah yang setara SD, SMP, dan SMA dikelola swasta. Peran pemerintah dalam memajukan pendidikan Islam diharapkan lebih besar lagi.

Berdasarkan buku statistik pendidikan Islam tahun pelajaran 2013/2014 terbitan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, jumlah raudhatul athfal (TK) 27.978 lembaga dan semuanya swasta. Madrasah ibtidaiyah (MI/setara SD) berjumlah 23.678 dan 92,88 persen swasta. Madrasah tsanawiyah (MTS/setara SMP) ada 16.283 dan 91,17 persen swasta. Madrasah aliyah (MA/setara SMA) ada 7.260 lembaga dan yang swasta 89,55 persen. Jumlah total siswa sekitar 8,3 juta orang.

Sementara itu, jumlah pendidik 786.048 guru. Di madrasah negeri, sekitar 71.000 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan lebih dari 30 persen guru non-PNS. Di madrasah swasta, guru umumnya honorer dan dibayar seikhlasnya sesuai dengan kemampuan yayasan.

Kondisi guru

Ketua Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Thaif Abd Manan, di Jakarta, Senin (13/7), mengatakan, kondisi madrasah belum seperti diharapkan. Madrasah swasta mengandalkan dana dari pendiri dan iuran masyarakat.

"Bantuan operasional sekolah (BOS) juga tidak cukup. Apalagi, BOS 2015 telat enam bulan. Para guru madrasah menjerit karena tidak dibayar. Setelah berjuang ke DPR dan Kementerian Agama, anggaran BOS turun, tetapi belum semua. Baru untuk menyelamatkan gaji guru," tutur Thaif, yang juga pendiri dan Kepala MI Assubkiyah, Kota Bekasi.

Menurut Thaif, kesejahteraan guru-guru madrasah swasta belum memadai. Apalagi belum semua pemerintah daerah bersedia memberikan insentif untuk guru honor karena madrasah tidak didesentralisasikan. Dana dari BOS belum mencukupi untuk menggaji guru dengan honor layak.

"Mengandalkan iuran masyarakat sulit karena madrasah banyak melayani siswa dari keluarga tidak mampu," ujar Thaif. Thaif mengatakan, peningkatan kompetensi guru dan kepala madrasah swasta juga masih mengandalkan swadaya.

Kepala MI As-Syafiiyah 10, Parung, Kabupaten Bogor, Ernita Susanti mengatakan, madrasah semestinya bisa setara seperti SD Islam terpadu. Orangtua yang menginginkan keseimbangan dalam pendidikan ilmu dan agama sebenarnya mulai melirik madrasah. "Namun, terus terang, masih banyak madrasah yang kualitasnya belum seperti diharapkan," kata Ernita.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, sekitar 91 persen madrasah dimiliki swasta. Untuk madrasah negeri, tentu kehadiran negara tinggi. Sementara untuk swasta, partisipasi masyarakat menjadi andalan. "Bantuan pemerintah cukup besar, tetapi belum memadai, khususnya untuk sarana prasarana," kata Kamaruddin.

Bantuan terlambat

Di Nusa Tenggara Barat, setidaknya 110.000 siswa madrasah swasta di Nusa Tenggara Barat belum menerima bantuan siswa miskin (BSM) pada semester pertama tahun 2015. Gubernur NTB Zainul Majdi, Senin (13/7), di Mataram, menyesalkan kelambanan pencairan bantuan itu. "Kelambanan ini mengganggu kinerja pendidikan keagamaan di NTB," ujar Zainul Majdi.

Jumlah yang diusulkan mendapat BSM ialah 24.180 siswa MI, 43.840 siswa MTS, dan 41.983 siswa MA. BSM diberikan setahun bagi siswa, dengan besaran Rp 450.000 per siswa MI, Rp 750.000 per murid MTS, dan Rp 1 juta per siswa MA. (Harian Kompas)